Sumbawa Barat – (Mediapilarindonesia) Persoalan sulitnya masyarakat lokal memperoleh pekerjaan di perusahaan tambang kembali mencuat dalam agenda Reses III Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Aspirasi tersebut disampaikan warga saat Anggota DPRD KSB, Badaruddin Duri, menggelar reses di Lingkungan Menala Baru, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Selasa 28 Juli 2026.
Dalam dialog bersama warga, tokoh pemuda Menala, Fahrozy, menyampaikan bahwa persoalan tenaga kerja masih menjadi keresahan utama masyarakat.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tambang besar di Sumbawa Barat belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
“Tenaga kerja masih menjadi persoalan berat. Ada tambang besar, tetapi belum bisa memaksimalkan tenaga kerja lokal. Kita harus menyadari bahwa persoalan tenaga kerja ini masih menjadi isu klasik,” ujar pemuda yang dikenal sebagai pegiat literasi Sumbawa Barat tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Badaruddin Duri mengaku persoalan serapan tenaga kerja lokal memang menjadi salah satu isu yang paling sering disampaikan masyarakat kepadanya.
Bahkan, hampir setiap hari ia menerima kedatangan warga yang mencari bantuan untuk mendapatkan pekerjaan.
“Kenapa masih banyak anak-anak Sumbawa Barat yang fresh graduate belum terserap tenaga kerja? Padahal kita memiliki perusahaan tambang besar. Ini menjadi perhatian serius yang terus kami perjuangkan,” kata Badaruddin.
Politisi Partai NasDem itu mengungkapkan, dirinya pernah mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga meminta agar pemerintah pusat turun langsung melihat kondisi di daerah.
“Saya terus koordinasi terkait persoalan ini. Kami terus dorong komitmen perusahaan terhadap serapan tenaga kerja lokal, termasuk pelaksanaan program CSR,” ujarnya.
Menurut Badaruddin, DPRD KSB akan terus mendorong perusahaan tambang agar memaksimalkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang tengah memproses pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
Keberadaan BLK, kata dia, diharapkan mampu meningkatkan keterampilan generasi muda sehingga memiliki daya saing untuk memasuki dunia kerja, khususnya di sektor pertambangan.
“Pemerintah sudah memproses pembangunan BLK. Alhamdulillah ini menjadi salah satu solusi agar anak-anak kita memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengakses pekerjaan di sektor tambang,” katanya.
Namun demikian, Badaruddin menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak boleh hanya berorientasi pada industri tambang.
Menurutnya, daerah juga harus mulai menyiapkan strategi menghadapi masa pascatambang melalui penguatan ekonomi kreatif, program pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses beasiswa.
“Kita harus menyadari bahwa ada masa pascatambang. Karena itu, pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, dan beasiswa harus terus diperkuat agar generasi muda memiliki banyak pilihan untuk masa depannya,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Badaruddin memastikan DPRD akan kembali meminta data riil terupdate mengenai jumlah tenaga kerja asli Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini bekerja di perusahaan tambang.
“Kami akan meminta data yang terbaru, berapa jumlah karyawan asli Sumbawa Barat yang bekerja di perusahaan tambang. Data itu penting sebagai dasar evaluasi sekaligus mengukur sejauh mana komitmen perusahaan dalam memberdayakan tenaga kerja lokal,” tegasnya. (MPI – 01)